Pembinaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan

Serang (KP3B)-26 Maret 2019. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dr. Komarudin, M.AP membuka sekaligus memberikan arahan kepada Pejabat Administrator yang menangani Pengembangan Jabatan Fungsional dari tiap-tiap BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan Pejabat Administrator  Pengawas, TIM Penilai Angka Kredit dan perwakilan dari masing - masing para pemangku JF di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, pada sambutannya kepala BKD mengharapkan danya upaya bersama terstruktur dan strategis dari para pemangku kepentingan didalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional seperti Kementerian Kesehatan selaku Intansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan,  Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai instansi pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah/BKPSDM sebagai instansi Pembina Administrasi bagi seluruh Jabatan Fungsional di lingkungan Kabupaten/Kota/Provinsi Banten agar kebijakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mewujudkan dan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Permenpan-RB Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dapat dijadikan momentum untuk memenuhi kebutuhan akan jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan.Adanya upaya bersama terstruktur dan strategis dari para pemangku kepentingan didalam pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional seperti Kementerian Kesehatan selaku Intansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan,  Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai instansi pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah/BKPSDM sebagai instansi Pembina Administrasi bagi seluruh Jabatan Fungsional di lingkungan Kabupaten/Kota/Provinsi Banten agar kebijakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mewujudkan dan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Permenpan-RB Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dapat dijadikan momentum untuk memenuhi kebutuhan akan jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan.

Maksud dan tujunan dilaksanakannya kegiatan ini adalah (1) meningkatkan kapasitas para pemangku jabatan fungsional kesehatan dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional kesehatan, (2) memberikan masukan untuk pengembangan dan perbaikan dalam rangka pembinaan jabatan fungsional kesehatan, (3) Pemenuhan ketersediaan sumber daya manusia Kesehatan yang kompeten dan profesional sesuai bidangnya karena sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mendukung salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu –“Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas”.

Pembicara atau narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kementrian Kesehatan RI, KemenPAN-RB, BKN Kanreg III Bandung. Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pembinaan terhadap Jabatan Fungsional pada hakikatnya tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi Pembina, namun dalam hal pembinaan karir dan pengembangan kompetensinya, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah. PPK memiliki peran yang penting dalam hal perhitungan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional, pengadaan Jabatan Fungsional, penilaian kinerja Jabatan Fungsional, fasilitasi administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional, perumusan rekomendasi pengembangan kompetensi dan sebagai narahubung antara Jabatan Fungsional di instansinya dengan instansi pembina.

Sebagai informasi jumlah jabatan fungsional rumpun kesehatan yang pembinaannya di bawah Kementerian Kesehatan RI sampai dengan tahun 2018 kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) Jabatan Fungsional dan /ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten baru 11 (sebelas) Jabatan yang eksisting Fungsional.

cc. Tim JafungBKD